PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BULUNGAN | KALIMANTAN UTARA

Air Tidak Mengucur Deras

WARGA yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat Selimau I Jalur 4, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan,

Saat berada di gedung dewan, mereka mengadu persoalan pengelolaan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Bulungan yang belum maksimal. Mereka ditemui beberapa personel dewan lintas komisi di ruang rapat, pada Selasa (24/3/2015) pagi.  

Satu di antara warga itu, Suparjo (35), kepada Tribun, mengungkapkan, setiap harinya, daerah tempat tinggalnya tidak tersentuh saluran air PDAM Bulungan, padahal pembayaran iurannya telah dilakukan secara disiplin. 

“Kalau pagi, siang, sampai sore, airnya tidak menyala. Nanti kalau menyala saat jelang malam. Airnya pun tidak mengucur dengan banyak, hanya sedikit,” ujarnya.

Sebaiknya, tambah dia, PDAM Bulungan mampu melakukan perbaikan pelayanan. “Kami datang ke dewan sini, tidak demo-demo ke kantor PDAM. Kami mau mengaspirasikan dengan baik. Semoga pihak PDAM bisa mendengar aspirasi kami,” tuturnya.

Situasi perkotaan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara saat dilanda banjir besar pada Kamis 12 Februari 2015 pagi. Lokasi ini merupakan perempatan jalan. Arah ke sebelah kanan merupakan Jalan Rambutan tempatnya kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan. (photo by budi susilo)

Warga lainnya, Nur Wahid (40) pun mengalami hal yang sama. Layanan PDAM Bulungan belum mampu memberikan kepuasan konsumen, padahal Selimau I masuk dalam wilayah perkotaan Tanjung Selor, seharusnya pelayanan tidak buruk. 

“Bagaimana dengan nasib daerah yang jauh dari kota Tanjung Selor. Kami saja yang di kota disini sulit. Air bagi kami kebutuhan yang utama. Masyarakat tanpa air tidak bisa hidup,” ungkapnya.

Kesempatan yang sama, DPRD Bulungan juga menghadirkan Zulkifli, Kepala Produksi PDAM Bulungan. Dia mengatakan, kasus di Selimau akan diberikan solusi pengalihan jalur agar air bisa mengalir lancar sampai ke Selimau. 

“Nanti kami akan alihkan jalur air dari Jelarai ke arah Selimau. Soalnya lumayan dekat antara dari Jelarai ke Selimau,” tuturnya, usai rapat itu. 

Menurutnya, buruknya aliran air ke Selimau disebabkan terbatasnya pasokan air karena daya listrik yang dimiliki PDAM Bulungan masih rendah. Apalagi, belakangan ini Tanjung Selor aliran listriknya sering padam. 

“Gara-gara daya listrik rendah, kami hanya mampu mengalirkan air sebanyak 20 liter per detik. Harusnya kami alirkan air ke wilayah Selimau sebanyak 35 liter per detik,” ujarnya. 

Menanggapi hal itu, Syarwani Ketua DPRD Kabupaten Bulungan mencatat, langkah ke depan dewan akan mengagendakan pansus terkait sorotan pelayanan PDAM Bulungan. Pasalnya, PDAM Bulungan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. 

“Kita semua tentu ingin manajemennya modern, layanan airnya lancar, kalau perlu nanti air yang mengalir ke rumah kita tidak hanya untuk mandi, mencuci saja tapi juga bisa langsung diminum,” katanya.  

Membentuk Pansus PDAM Bulungan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan komisi II mengusulkan agar dewan membentuk pansus yang membahas eksistensi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bulungan selama ini.

Melalui anggota Komisi II, Albertus Baya menuturkan, tujuan digelarnya pansus PDAM wilayah Kabupaten Bulungan lebih untuk memfokuskan penyelesaian persoalan yang masih menggelayut di tubuh PDAM. 

“Kita akan melihat persoalan-persoalan apa yang mesti kita selesaikan bersama,” katanya saat dalam rapat dengar pendapat di gedung dewan Jalan Ulin, pada Selasa (24/3/2015).

Menurutnya, pelayanan PDAM selama ini kurang memuaskan. Banyak konsumen yang mengeluh atas rendahnya pelayanan PDAM. Dari persoalan ditribusi layanan air sampai dengan pengelolaan manajemen PDAM yang masih konvensional. “Banyak persoalan yang harus segera diselesaikan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. 

Padahal, PDAM itu menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Bulungan. Belakangan jumlah penduduk sudah semakin meningkat, penting PDAM untuk beradaptasi, menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang telah dinamis. 

Sebaiknya PDAM Bulungan jadi Badan Layanan Umum

Lembaga Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Bulungan harus berani melakukan perubahan dan terobosan, agar pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Bulungan jadi lebih maksimal.

Ini dikatakan langsung oleh Slamet Hariyanto, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan saat menggelar rapat dengar pendapat di gedung dewan Jalan Ulin, pada Selasa (24/3/2015) siang.

Ia menjelaskan, perubahan yang dilakukan yakni mengadopsi sistem manajemen yang modern dengan berbasiskan tekonologi online agar pelayanannya bisa efisen, cepat dan tepat. “Selama ini saya melihatnya masih manual. Birokrasinya masih lamban. Ini yang bisa merugikan konsumen,” tegas Slamet.

Sebab katanya, melalui tekonologi informasi, PDAM akan cepat mendeteksi kerusakan-kerusakan yang terjadi, tidak perlu lagi menunggu keluhan dari masyarakat selaku konsumen. “Kalau sudah tahu kerusakannya dimana, kita bisa langsung bertindak cepat, menuntaskannya,” ujar Slamet. 

Kedua, PDAM Bulungan sebaiknya mengubah status menjadi Badan Layanan Umum. Perubahan status akan membuat lebih mandiri dan profesional sehingga harapannya jaringan air PDAM bisa menyentuk ke seluruh Kabupaten Bulungan. 

“Sekarang PDAM tidak punya hak otonomi. Wewenang perencanaan proyek hanya ada di Dinas Pekerjaan Umum. PDAM nanti hanya ketiban getahnya saja,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahterah ini. 

Karena itu, dia pun berharap, sebaiknya PDAM Bulungan harus bisa dipisahkan dari aset pemerintah Kabupaten Bulungan agar nantinya tidak lagi bersifat pasif menunggu instruksi dari Dinas Pekerjaan Umum. 

“Kita lihat kondisi sekarang, mengaku pembangunan infrastruktur di PDAM sudah maksimal tapi faktanya hanya sekedar proyek saja. Kita belum bisa rasakan yang sesungguhnya, pelayanan yang memuaskan,” ungkap Slamet.  ( )

SUMBER: Koran harian Tribunkaltim, Rabu 25 Maret 2015, pada halaman 21 dan website Tribunkaltim.co