PANGGUNG GOLKAR BULUNGAN

Golkar Bak Anak Ayam Kehilangan Induknya

Nasib partai politik pohon beringin di kenduri demokrasi Kabupaten Bulungan tahun ini rasanya bak “anak ayam yang kehilangan induknya,” belum ada kabar yang pasti akan perannya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pasalnya, semenjak di buka pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, pada Minggu 26 Juli 2015, partai Golkar di daerah Bulungan belum mendapat petunjuk dari pengurus pusat. 

Saat dikonfirmasi, pada Senin 27 Juli 2015, Syarwani, Ketua Harian Dewan Pengurus Daerah Golkar Bulungan versi kubu Aburizal Bakrie mengatakan, soal arah politik pilkada, Golkar Bulungan masih menunggu pengurus pusat, sebab pengurus daerah tidak bisa bergerak bila tanpa ada rekomendasi resmi dari pengurus pusat.    

“Kami belum tahu. Belum bisa memberi jawaban yang pasti, apakah Golkar di Bulungan menjadi partai pengusung atau partai pendukung dalam barisan koalisi. Kami belum bisa jawab,” ujarnya melalui sambungan telepon selulernya.

Sebenarnya, kepengurusan Golkar tidak terlalu mempermasalahkan siapa calon yang diusung, yang terpenting Golkar di Bulungan ada petunjuk resmi dari pengurus pusat. 

“Kabar yang saya dengar kemungkinan besok (tanggal 28 Juli). Pengurus pusat akan memberikan jawaban, kemana arah Golkar. Kan pendaftaran terakhir di KPU, hari Selasa (tanggal 28 Juli),” ungkapnya. 

(Photo by Maman)

Di tempat terpisah, Jimmy Nasroen, Ketua DPD Golkar Bulungan versi Agung Laksono pun mengambil langkah yang serupa, masih menunggu dari pengurus pusat. 

Kata dia, berharap banyak Golkar di Bulungan bisa menjadi partai pengusung, kader internal diusung menjadi calon kepala daerah karena diparlemen memiliki kursi terbanyak. 

“Soal menjadi partai pendukung kami belum ada keputusan dari pusat. Jadi belum benar kalau kami sudah merapat ke kandidat tertentu. Kami belum dapat kabar dari pusat,” tutur Jimmy.

Berdasarkan konstalasi politik sebelumnya, Golkar Bulungan sudah mengusung kandidat calon Bupati ke pengurus pusat. Dari kubu Golkar Aburizal Bakrie telah mengirim nama Jalil, Syarwani, Jalung Merang, dan Aluh Berlian. Sementara, dari Golkar kubu Agung Laksono yakni Amsal dan Nasir.

Menurut Erry Sonley, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, mengatakan, bagi partai politik yang sedang bersengketa atau dualisme pengurusan maka syarat pengajuan calonnya harus ada persetujuan dari dua kubu. 
“Apabila tidak ada surat rekomendasi resmi dari dua kubu kepengurusan maka kami tidak luluskan syarat pendaftarannya. Aturan ini tertuang di Peraturan KPU,” ujarnya.

Golkar Tak Lagi Bertepuk Sebelah Tangan

PASANGAN Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bulungan, Oni Aprianur-Najamuddin diusung oleh partai politik yang memiliki dua kepengurusan, yakni partai Golkar. 

Saat memberikan dokumen-dokumen penyerahan pendafaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, pada Selasa 28 Juli 2015, pasangan kandidat berlatar belakang militer dengan sipil ini mendapat skors dari KPU sekitar pukul 11.30 Wita karena tidak menghadirkan ketua Golkar versi Agung Laksono.   

Dijelaskan oleh Erry Sonley, Ketua KPU Bulungan, meski sudah ada surat rekomendasi dari kedua kubu, syarat wajibnya, pimpinan pengurusnya juga ikut hadir, menandatangani berita cara pendaftaran. 

Yang hadir kala itu, hanyalah Syarwani, yang kapasitasnya sebagai Ketua Harian Golkar versi Aburizal Bakrie. Di sela-sela jeda itu, kepada saya, Syarwani menegaskan, surat rekomendasi dari pengurus pusat sudah diperoleh baik itu dari versi Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono. 

“Surat resmi dari kedua-duanya telah ada. Golkar resmi mengusung kandidat. Golkar tidak ada lagi cerita terpecah dua. Kami sudah menyatu. Seharusnya tidak perlu lagi dihadirkan secara fisik ketuanya,” kata pria asal Tanjung Palas ini. 

Hampir sejam lebih sejak di skors, pengamatan Saya, barulah kemudian Jimmy Nasroen, Ketua Dewan Pengurus Daerah Golkar Bulungan versi Agung Laksono menampakkan batang hidungnya. 

Jimmy yang saat itu mengenakan kemeja putih langsung masuk ke ruangan pendaftaran dan menandatangani dukungan resmi pada pasangan Oni-Najamuddin di hadapan komisoner KPU dan Panwaslu.  

Alasan Golkar mengusung Oni-Najamuddin, kata Syarwani, langkah Golkar di Pilkada Bulungan tahun ini berpatokan pada putusan pengurus pusat meskipun kandidat yang diusung bukanlah kader internal Golkar. “Kami mengikuti putusan DPP. Ibaratnya, kalau DPP memilih botol, mau tidak mau kami di daerah harus memilih botol juga,” ungkapnya. 

Jimmy pun senada, keputusannya mengambil langkah mengusung Oni-Najamuddin karena detik-detik terakhir jelang penutupan pendaftaran, pengurus pusat memberitahukan agar wajib memenangkan pasangan ini. “Buat kami ini pilihan terbaik. Kami ikut instruksi dari DPP saja,” katanya.

Cabup Bulungan, Oni Aprianur menuturkan, kepengurusan Golkar versi Aburizal Bakrie telah memberi jawaban untuk mendukung dirinya sejak 26 Juli 2015 lalu. Sementara, versi Golkar kepengurusan Agung Laksono pada 27 sekitar malam hari. 

Pasangan ini, selain diusung Golkar juga ada partai lain yang mendukungnya, yakni partai Nasdem yang punya kekuatan di parlemen dua kursi dan partai Demokrat yang notabene sebagai partainya Najamuddin yang kini sebagai Cawabup dari Oni.

Naik Sepeda Kayuh

Singkat cerita, pasangan Oni Aprianur dan Najamuddin tiba di kantor KPU Bulungan pada jam 11 siang, pada Selasa 28 Juli 2015 untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah. Saat menuju ke KPU, pasangan berkemeja garis-garis lurus ini menggunakan sepeda kayuh.  

Oni yang dikenal sebagai Dandim Tanjung Selor menegaskan, dirinya nanti siap mundur dari Tentara Nasional Indonesia. Sebab maju di Pilkada Bulungan merupakan keputusan yang matang, karena Bulungan merupakan tanah kelahirannya dan ada keterpanggilan dalam dirinya untuk membangun Bulungan menjadi lebih baik. 

“Saya sudah dapat izin pengunduran diri dari pimpinan saya. Saya siap mundur. Saya juga tekankan TNI harus netral dan tetap solid. Prajurit itu pejuang, harus loyal pada pimpinan. Bila pimpinan bilang netral maka prajurit harus netral,” tuturnya.  

Partai Pengusung Oni-Najamuddin

Golkar 4 kursi

Nasdem 2 kursi

Demokrat 3 kursi