TRANSMIGRAN MENGEJAR KARTU TANDA PENDUDUK

Demi KTP Mugni Mengayuh Sepeda Dua Jam

Perjuangan warga perkotaan Tanjung Selor dalam memperoleh kartu identitas penduduk Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, mungkin tidak seberat apa yang dialami oleh warga transmigran seperti Mugni.

SENIN pagi, 5 Oktober 2015, pria transmigran Satuan Pemukiman (SP) 9, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, itu mesti melakukan perjalanan jauh, menggunakan sepada kayuh untuk pergi mengambil Elektronik (El) KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulungan yang ada dibilangan Jalan Meranti, Tanjung Selor.

“Datang ke kesini (Disdukcapil) tinggal mau mengambil KTP. Saya mau tanda tangan dan cap jempolnya saja,” ujarnya saat berbincang dengan Tribunkaltim, di pelataran parkir kantor Disdukcapil Bulungan. 

Mugni memilih bersepeda bukan karena alasan klasik ingin memamerkan cintanya terhadap kelestarian lingkungan atau sedang berolah-raga, tetapi yang melatarbelakanginya faktor keuangan yang lemah.

“Saya pergi ke kota memakai kendaraan umum harus keluar uang banyak. Saya belum punya motor. Baru punya sepeda. Pergi ke kota naik sepeda saja bisa mengurangi pengeluaran uang,” ungkapnya.

Dia berangkat sendiri dari kediamannya di SP9 Desa Tanjung Buka pada pagi buta demi mendapatkan El KTP. Perjalanannya tidak semulus yang dibayangkan, sebab tidak ada jalur darat yang langsung ke lokasi.

Untuk bisa tiba di daratan Tanjung Selor, dia mesti seberangi sungai di dermaga Selimau 3. “Naik perahu penyeberangan. Karena membawa sepeda saya kena biaya Rp 15 ribu,” ujar pria yang sehari-hari sebagai petani ini.

Singkat cerita, saat menginjak bibir daratan Tanjung Selor maka perjalanan dilanjutkan ke arah Disdukcapil Bulungan. Mugdni mesti mengayuh sepeda lagi sekitar satu setengah jam. “Sampai di tujuan badan saya berkeringkat. Tiba dilokasi jam delapan pagi,” kata Mugni, kelahiran Jombang, Jawa Timur.[1] 

Tidak hanya Mugni, ada yang lain yakni Mujani, umur 54 tahun, rela menyisihkan banyak waktu untuk melakukan perjalanan ke Disdukcapil. Rumahnya ada di SP9 Desa Tanjung Buka.

Mujani terpaksa mengeluarkan uang banyak demi memperoleh El KTP. “Saya mengeluarkan ongkos Rp 60 ribu untuk biaya perjalanan pergi dan pulang. Membuat (El KTP) saya tidak dikenakan biaya apa pun,” urai pria transmigran dari Trenggalek Jawa Timur ini.

Menurutnya, mengambil El KTP begitu memberatkan, karena mengeluarkan uang banyak. Kadang bila jaringan internetnya sedang rusak, dirinya terpaksa harus balik lagi pada esok harinya. “Saya sudah empat kali datang kesini (Disdukcapil). Padahal tinggal cap jempol saja,” katanya.

Belum Ada UPTD Kependudukan

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006, mengenai Adminstrasi Kependudukan, disebutkan Discapil diinstruksikan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan.

Lembaga ini nantinya akan berada di tiap kecamatan Kabupaten Bulungan, sehingga hadirnya UPTD ini, masyarakat tidak perlu lagi menuju ke kantor Disdukcapil Bulungan. Semua yang berkaitan dengan pembuatan El KTP, bisa secara sempurna dibuat di UPTD Kependudukan.

 

Menanggapi hal itu, Edy Jumani, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, menjelaskan, pihaknya menyadari selama ini UPTD Kependudukan belum terbentuk. “Daerah masih terbatas anggarannya. Personel kami pun juga masih sedikit. Butuh tenaga ahli di bidang teknik informatika,” tuturnya.

Namun dia sangat berharap, apabila sudah ada bupati terpilih, UPTD bisa terbentuk, mengingat belum lama ini pihaknya juga telah mengajukan bantuan kepada Kementrian Dalam Negeri.

“UPTD sudah terbentuk masyarakat di pelosok seperti Sekatak, Peso tidak perlu lagi datang ke Discapil. Di tiap kecamatan bisa langsung jadi El KTP. Kita bisa contoh di daerah seperti Samarinda yang sudah berjalan,” ujar Edy. ( )

---

[1] Koran Tribunkaltim, Demi e KTP Mugni Mengayuh Sepeda Dua Jam, pada Rabu 7 Oktober 2015, halaman 22 rubrik daerah TribunKaltara.